Anas: Demokrat Tidak Suka Kegaduhan yang Tidak Perlu

Jakarta - Alasan Fraksi Demokrat belum menandatangani hak angket kasus Bank Century karena masih menunggu hasil audit BPK. Demokrat tidak ingin membuat gaduh kondisi politik Indonesia pascapemilu.

"Kami tidak setuju dengan politisasi yang hanya berujung kegaduhan politik. Saatnya kita bekerja setelah pemilu, termasuk menjalankan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, bukan memproduksi kegaduhan yang tidak perlu," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pesan singkat kepada detikcom, sabtu (14/11/20090.

Menurut Anas, Demokrat ingin agar semua pihak menunggu hasil audit investigasi BPK. Hasil audit tersebut nantinya akan memberikan informasi yang utuh tentang bagaimana duduk persoalan kasus yang diduga merugikan negara Rp 6,7 trilliun tersebut.

"FD ingin penegakan hukum bukan politisasi," jelasnya.

Anas menjelaskan, FD baru akan bersikap jika hasil audit tersebut keluar. Meski nanti ditemukan penyimpangan, FD tidak segan-segan mendukung pengusutan atas kasus tersebut.

"Prioritas FD adalah penegakan hukum yang tegas dan adil kepada siapapun yang bersalah serta penyelamatan dana. Kami akan di depan mendukung aparat penegak hukum untuk memproses pihak-pihak yang menurut hasil audit terindikasi bersalah," tegasnya.

Kamis (12/11/2009) pengusung angket dari 8 Fraksi sudah menyerahkan nama-nama beserta tandatangan anggota dewan pengusung hak angket Century kepada Ketua DPR. Ketua DPR Marzuki Alie sudah meloloskan usulan ini untuk dibawa ke Bamus. Rencananya, Selasa 17 November mendatang usulan ini akan dibahas di Bamus dan selanjutnya akan dibawa ke Paripurna awal Desember.

(ape/djo)