Cendekiawan Makassar Menyerukan Publik Turun ke Jalan Dukung KPK

Makassar - Komunitas Cendekiawan Makassar (KCM) yang terdiri dari kalangan rektor, dosen, aktivis LSM dan kelompok mahasiswa menyerukan kepada mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat, untuk turun ke jalan berunjuk rasa, untuk mendukung KPK sebagai institusi pemberantas korupsi yang paling diharapkan oleh  rakyat Indonesia.Mereka juga mendesak pemerintahan SBY bersikap tegas dengan mencopot Kapolri dan Jaksa Agung sebagai bagian dari tanggung jawab atas upaya pelemahan KPK oleh Polri dan Kejagung.

Seruan ini dikeluarkan setelah KCM mengadakan pertemuan di Gedung Pertemuan Alumni (GPA) Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (13/11/2009). KCM mengkhawatirkan akibat krisis kepercayaan publik pada aparat penegak hukum bisa mengakibatkan pembangkangan publik dengan tidak membayar pajak dan iuran listrik, termasuk pula terjadinya people power seperti pada tahun 1998 lalu. Sebab, dari kesimpulan KCM, SBY telah sengaja melakukan pembiaran terhadap konflik antara Polri dan Kejagung dengan KPK, sehingga membuat warganya bingung dan semakin ragu pada aparat penegak hukum.

Menurut juru bicara KCM, Hamid Paddu, hasil pertemuan siang ini para anggota KCM merekomendasikan beberapa poin, yakni KCM mendukung gerakan masyarakat sipil yang konstruktif dan mendukung penguatan kembali KPK, menyayangkan sikap Komisi III DPR RI yang menyalahi arus besar dari rakyat yang menuntut pembebasan Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto dan perlunya reformasi Polri dengan menempatkan Polri dibawah Departemen Dalam Negeri.

"Presiden harus bertanggung jawab dengan mencopot bawahannya, yakni Kapolri, Jaksa Agung dan para pimpinan Parpol menegur anggotanya yang duduk di Komisi III DPR RI, agar masalah yang menjadi perhatian publik ini cepat tuntas," tegas Hamid yang juga ekonom Unhas ini.

Sementara itu Rektor Unhas, Idrus Paturusi, yang turut hadir di acara ini menduga permasalahan antara KPK dengan Polri dan Kejagung sengaja digembar-gemborkan dan memungkinkan akan berujung pada kasus skandal Bank Century.

"Jangan sampai kasus ini hanya upaya pengalihan isu skandal Bank Century, terlebih sikap wakil-wakil kita di DPR yang hanya sedikit yang mendukung hak angket skandal Bank Century," ujar Idrus.
(mna/nrl)