Berikut pernyataan Purnomo di sela-sela pertemuan bilateral Presiden SBY dengan PM Malaysia Najib Razak di kantor PM Malaysia, Putrajaya, Malaysia, Kamis (12/11/2009).
Kebijakan pengadaan alusistsa dalan negeri?
PT DI mulai ekspor tapi kecil. Kita mau nilai ekonominya terpenuhi, maka kita mau pasar dalam negeri segera bisa diserap. Dalam hal ini yg terbesar adalah Dephan yaitu kebutuhan TNI. Memang ada kualitas harus dibenahi. Lalu anggarannya juga harus ada dan delivery sistem yg terkadang lebih panjang dibanding dari luar negeri. Ini adalah ongkos ysng harus dibayar negeri ini. Jadi kalau kita mau kembangkan industri pertahanan dalam negeri, kita harus memenuhi kebutuhan domestik dan paling mungkin adalah TNI-Polri lewat Dephan.
Berapa produksi?
Pindad sedang kembangkan ss 22 sekarang, lalu juga granat dan semua kebutuhan prajurit. PT DI produksi di kapal patroli. Pihak Malaysia sendiri kan impor dari sana. Semalam ada pertanyaan apa memang pembatasan dari pihak kita? Saya pikir tidak ada pembatasan, yang ada mungkin keterbatasan produksi kita. Lah kita kan juga sedang pesan 150 panser. Malaysia sudah impor dan mau tambah lagi. Karena kita mau berorientasi kepada industri pertahanan, maka nggak apa-apa kalau memang Malaysia mau pakai. Itu kan sudah dilakukan untuk panser dan ss.
Panser berapa?
Yang saya tahu 30-an dan mau tambah lagi. Sekarang lagi proses. Tapi kini juga ada keperluan domestik dan itu perlu didorong. Jadi ini yg perlu diatur. Satu-satunya jalan ya kapasitas produksi yg diperluas. Tapi kan sekarang industri pertahanan kita mati hidup, mati hidup. Saya dengar masalah utama pendanaan dan nggak ada kontrak jangka panjang. Maka itu yang akan dibenahi. Ini juga yg jadi program unggulan.
Terkait program antiterorisme maka pengadaan alutsista kita arahkan buat pengamanan terhadap separatisme, teror dan bencana alam. Jadi di TNI akan ada satu kekuatan yang siap setiap saat bisa dengan cepat dikerahkan. Ini nggak masalah. Dulu kita ada Divisi 1 di Cilodong dan Divisi 2 di Singosari. Dulu itu pasukan reaksi cepat buat perang dan sekarang buat bencana. Artinya maka buat itu Batalyon Zeni dan kesehatan kudu kuat dan ditujukan buat tujuan damai. Nah standby force ini kan juga harus kita bayar, kalau orang standyby siang malam ya got to paid. Artinya harus ada anggaran khusus. Syukurnya beberapa hari ini sudah ada koordinasi dengan BNPB. Nanti mereka yang tangani bagian bencana. Sedangkan standby force juga akan tangani peace keeping operation macam di Lebanon & Kongo. Itu TNI yang akan kita arahkan dan itu akan berimplikasi terhadap pengadaan alutsista. (lh/nik)










































