HMI Desak SBY Ganti Kapolri dan Jaksa Agung

Jakarta - Presiden SBY diminta tidak menjadi tameng bagi Polri dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus dua pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Presiden SBY didesak mencopot Kapolri dan Jaksa Agung sebagai kompensasi ketidakprofesionalan kinerja keduanya.

"Presiden jangan mau dijadikan tameng petinggi Kejaksaan dan Polri yang dikendalikan oleh mafia peradilan sehingga tidak nampak profesionalismenya dalam menangani kasus Bibit-Chandra," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arip Musthopa kepada detikcom, Rabu (11/11/2009).

Karena itu, kata Arip, HMI meminta Presiden bersikap tegas kepada Polri dan Kejaksaan dengan mengganti pucuk pimpinan kedua institusi penegak hukum tersebut dan menggantinya dengan yang kredibel.

"Oleh karena itu pecat Kapolri dan Jaksa Agung. Ganti dengan yang kredibel," ujarnya.

Arip mengingatkan, SBY harus merespon rekomendasi Tim 8 yang cenderung meminta kasus Bibit dan Chandra ini dihentikan karena tidak ada bukti yang kuat untuk melanjutkan kasus ini. Rekomendasi ini juga sudah sejalan dengan keinginan masyarakat. Menurutnya, jika SBY mengabaikan kehendak masyarakat bisa-bisa SBY akan menghadapi people power.

"Bila tidak maka Presiden berhadapan dengan people power," pungkasnya. (Rez/mok)