Pemerintah Dinilai 'Kucilkan' Peran KPK di Konferensi PBB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya sedang dikucilkan di dalam negeri. Saat mengikuti Konferensi Anti Korupsi (UNCAC) di Doha, Qatar, pemerintah tidak melilbatkan lembaga antikorupsi tersebut sebagai ketua delegasi.

"Padahal KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebaliknya, yang ditunjuk adalah Deputi Polhukam Bappenas, Bambang Sutetjo," kata wakil koordinator ICW, Adnan Topan Husodo dalam rilisnya kepada wartawan, Selasa (10/11/2009).

Adnan bersama koordinator ICW Danang Widoyoko turut hadir dalam pertemuan yang digelar hingga 13 November 2009 tersebut.

Lebih lanjut Adnan menjelaskan, soal pengecilan peran KPK ini saja bisa dilihat dari posisi duduk perwakilan KPK yang berada dalam barisan paling belakang di antara anggota delegasi Pemerintah lainnya.

Hal ini sangat disayangkan oleh kalangan aktivis karena konferensi tersebut bisa menjadi ajang perbaikan masalah korupsi di Indonesia.

"Akibatnya, pandangan umum yang telah disampaikan oleh Ketua Delegasi Pemerintah mengenai perkembangan implementasi prinsip-prinsip UNCAC di dalam negeri juga sangat konservatif," jelasnya.

Selain itu, Direktur PUKAT UGM Zainal Arifin Muchtar yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia dan memantau langsung konferensi, materi yang disampaikan delegasi banyak yang keluar dari fakta sebenarnya. Di antaranya adalah isu pelemahan dan kriminalisasi KPK, buruknya koordinasi dalam pemberantasan korupsi dalam negeri terutama KPK, Kejaksaan Agung dan Polri.

"Pemerintah Indonesia juga tidak jujur dalam menjelaskan perkembangan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," tegasnya.

(mad/ndr)