Demi Penegakan Hukum yang Adil, DPD Dukung Rekomendasi Tim 8

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mendukung apa pun rekomendasi Tim 8 untuk dilaksanakan Presiden Yudhoyono. Hal ini sangat penting guna menjamin terlaksananya program penegakan hukum di Indonesia.

"Apa pun rekomendasi yang dihasilkan tim itu harus kita dukung. DPD juga mendukung transparansi kerja Tim 8 ini," kata anggota DPD, Parlindungan Purba, kepada detikcom, Senin (9/11/2009).

Parlindungan yang juga menjabat Wakil Ketua Panitia Perancang UU DPD itu, melihat kinerja Tim 8 merupakan benteng terakhir masyarakat untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Karena itu, waktu satu minggu yang tersisa bagi Tim 8 untuk bekerja harus menghasilkan rekomendasi yang strategis untuk mereformasi penegakan hukum di Indonesia.

"Tim 8 itu langsung didukung Pak Presiden SBY. Ini merupakan momentum bagi SBY untuk membenahi penegakan hukum di negeri ini," ujarnya.

Senator asal Sumut ini mengungkapkan banyaknya desakan kepada Presiden SBY untuk bertindak tegas dalam membenahi jajaran penegak hukum di Indonesia. Menurutnya, sumber dari kekisruhan penegakan hukum, khususnya dalam kasus sengketa Polri-KPK, adalah adanya oknum dari penegak hukum yang tidak profesional.

"Karenanya menjadi wajar apabila banyak suara menghendaki Presiden Yudhoyono segera mengganti Kapolri dan Jaksa Agung saat ini dengan figur-figur yang anti korupsi serta lebih bersih," ujarnya.

Terkait wacana pembenahan kelembagaan Polri di masa mendatang agar institusi Polri berada di bawah Depdagri, Parlindungan menilai, di negara-negara demokrasi yang lebih maju, seperti  Amerika, Korea Selatan atau Malaysia, struktur kelembagaan polisi memang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

"Apa yang kita suarakan ini, sebenarnya juga mencerminkan keinginan masyarakat di daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia," pungkasnya.

(yid/nrl)