"Kemarin kan yang terjadi seperti komunikasi searah, dan anggota DPR kan cuma tepuk tangan. Semacam pemberian panggung kepada teman supaya mendapatkan panggung untuk bicara," ujar sosiolog dari UI Thamrin Amal Tomagola di Warung Daun, Jl Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (7/11/2009).
Thamrin mengatakan, seharusnya anggota DPR dibekali dengan latar belakang informasi yang banyak sehingga punya amunisi untuk bertanya kepada Kapolri.
"Karena DPR merasa keteteran dengan MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.
Menurut Thamrin, DPR terkesan berkompetisi dengan MK karena selama ini MK terus mengambil pusat perhatian. Rapat kerja itu pun bernilai minus.
"Anggota DPR kan dipilih untuk mengawasi pemerintah. Polri juga masuk dalam bagian pemerintah," imbuhnya.
Thamrin menambahkan, DPR merupakan salah satu lembaga warisan Orde Baru selain Polri dan Kejaksaan. Sehingga DPR harus direformasi total.
"Kemarin berhadapan dengan produk reformasi (KPK). Ya begitu jadinya/ Polri memang sudah mulai (reformasi) tapi baru sebagian. Sedangkan Kejagung dan DPR belum sama sekali," tukas Thamrin.
(gus/nwk)











































