Komisi III DPR Ingkari Suara Publik

Semarang - Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD), dinilai tak berjalan sesuai harapan. Forum itu menunjukkan Wakil rakyat mengingkari suara publik.

Pengamat Politik Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Joko Prihatmoko mengatakan, pada awalnya, raker itu ingin mengungkap kejelasan kasus Bibit dan Chandra serta isi rekaman. Tapi yang terjadi justru, DPR hanya klarifikasi dan akhirnya cenderung membela Polri.

"Publik kan tidak berharap wakil rakyat dukung ini-itu, tapi cuma ingin jelas duduk perkaranya," kata Joko kepada detikcom, Jumat (6/11/2009).

Penulis sejumlah buku bertema politik kepartaian, pemilu, dan hukum ini menilai, anggota DPR masih terkungkung partai. Arah pertanyaannya, sebisa mungkin diatur tidak menyerempet kepentingan partai.

"Ya, mungkin saja ada orang parpol yang terlibat dalam permainan itu," ungkapnya.

Joko melihat daya represif anggota DPR, benar-benar tidak ada. Mereka hanya mencari aman, tak berani galak kepada Polri, dan tak menelusuri lebih jauh masalah-masalah krusial yang up to date.

"Lebih baik berharap pada gerakan oposisi sipil," pungkas dosen Fisipol ini.

(try/djo)