Reformasi Penegakan Hukum Mandul, Indonesia di Ambang Gerakan People Power

Jakarta - Maraknya praktek penyalahgunaan wewenang dalam bidang hukum dinilai akan mengarahkan Indonesia mendekati kekacauan. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras pemerintahan SBY untuk mengambil langkah strategis. Karena jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi gerakan people power.

"Sekarang kita mendekati people power. Memang kalau kotak pandora Bank Century dibuka ini bisa ke mana-mana. Bisa masuk lingkaran dalam istana," Kata Sosiolog UI Thamrin Amal Tamagola dalam dialog bertajuk 'Reformasi Politik dan Hukum : Refleksi Atas Wacana People Power' di Gedung Nusantara V DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).

Pengamat sosial asal UI ini melihat, kasus skandal Bank Century merupakan bibit awal dari kekisruhan hukum di Indonesia. Akibatnya, rakyat biasa yang tak berdosa kembali menjadi korban dari keserakahan para elit.

"Ada apa di Century? Ini simpul pentingnya. Di situlah rakyat yang menjadi korban," papar Thamrin.

Sementara itu, praktisi hukum yang tengah menjadi kuasa hukum Bibit dan Chandra, Bambang Widjoyanto melihat wacana people power lebih disebabkan penyalahgunaan wewenang hukum. Dia menilai perdagangan wewenang semakin menyuburkan korupsi.

"Titik tolaknya karena terjadi penyalahgunakan wewenang. Ada modus operandi yang berkembang yaitu memperdagangkan kewenangan. Dan dalam memperdagangkan kewenangan itu, swasta terlibat sehingga menimbulkan suburnya korupsi," ungkap Bambang.

Ketua Komite I DPD di MPR Farouk Muhammad menawarkan solusi atas kekisruhan ini. Farouk memandang ada lima lembaga yang harus dijaga jika ingin wacana people power tidak berkembang.

"Lembaga yang lahir setelah reformasi adalah MK, KPK, KPU, DPD, dan Pengadilan Tipikor. Lembaga-lembaga ini harus dijalankan oleh orang yang bisa dipercaya dan memiliki track record bagus," ungkap Farouk.

"Oleh karena itu jika ada salah satu dari lima lembaga dalam kondisi darurat, MK harus menyelamatkan," tandasnya.

(van/yid)