Presiden Harus Tingkatkan Konsolidasi Antarlembaga

Semarang - Dugaan kriminalisasi KPK tidak bisa diselesaikan hanya dengan melengserkan petinggi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Lebih baik, semua pihak memperkuat konsolidasi antarlembaga.

Demikian disampaikan Dekan FH Undip Semarang, Arief Hidayat, kepada detikcom, Rabu (4/11/2009).

Arief mengkhawatirkan Indonesia mengalami low trust society  sebagaimana digambarkan Francis Fukuyama. Kondisi itu ditandai dengan ketidakpercayaan fungsi lembaga negara.

"Antar lembaga bersaing. Luar biasa. Mereka seolah saling menjatuhkan," ungkapnya.

KPK, Polri, dan kejaksaan yang sama-sama berwenang dalam penegakan hukum, enggan bahu-membahu, tapi malah saling mencari kelemahan. Tujuannya, lembaga-lembaga tersebut ingin menunjukkan kekuasaannya.

"Persaingan itu harus diakui. Itu sudah kelihatan dari dulu. Kalau dampaknya seperti sekarang ini, sebetulnya ya tidak aneh," paparnya.

Arief yang pemegang gelar doktor ini menilai percuma pimpinan Polri, kejaksaan, atau KPK diganti kalau tidak ada konsolidasi antar lembaga.

Yang bisa mengonsolidasikan lembaga negara, lanjut Arief, adalah presiden. Pasalnya, dalam sistem politik, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Seperti di Thailand atau Inggris, raja turun tangan. Di sini, hal itu bisa dilakukan presiden. Intervensinya tak ke ranah hukum, tapi hubungan antarlembaga," pungkasnya.

(try/djo)