Program 100 Hari SBY Dianggap Hanya Pencitraan Saja

Jakarta - Program 100 hari pemerintahan SBY diprediksi tidak akan berjalan mulus. Alasannya, program tersebut tidak dimulai dari perbaikan anggaran sejak awal dan hanya lips service SBY dalam menjaga citranya.

"Program 100 hari SBY itu omong kosong. Kenapa? Karena anggaran untuk para departemen itu sudah masuk dalam APBN 2009. 100 Hari SBY itu jika dihitung dari Oktober sampai Desember. Sementara kalau masuk awal hitungan awal Januari, anggaran sudah diketok palu di DPR," kata pengamat politik Syamsudin Haris.

Hal itu disampaikan Syamsudin dalam acara 'Launching Lembaga Survei Trust Indonesia dan Diskusi 100 hari pemerintahan SBY' di Kafe Warung Daun, Jl Raya Cikini, Menteng, Jakarta, Rabu (4/11/2009). Hadir dalam acara ini para politisi dan utusan lembaga survei. Acara dipandu oleh Nita Thalia.

Menurut peniliti LIPI ini,  program 100 hari SBY tidak akan berjalan efektif karena anggota kabinet yang disusun SBY banyak yang tidak mendapat kepercayaan publik. "Jadi program 100 hari tidak akan maksimal, saya pesimis," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh peneliti dari UGM Gaffar Karim. Menurut Gaffar, program 100 hari pemerintahan SBY tidak penting bagi masyarakat. Alasannya, masyarakat hanya disuguhi tontonan yang heboh dan menarik tetapi tidak bermanfaat.

"Program 100 hari hanya merupakan politik pencitraan SBY. Program ini hanya akan membuat para menteri dan departemen membuat program instan. Hanya untuk dilihat oleh masyarakat dan SBY. Tidak bisa dirasakan masyarakat secara langsung," pendapatnya.

Penilaian yang sama juga disampaikan oleh peneliti LSI Dodi Ambardi. Menurutnya, program 100 hari pemerintahan SBY tidak meniru program 100 hari Presiden AS Barack Obama. "Program 100 hari SBY lebih meniru tradisi tahlilan. Ada 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1.000 hari," ujarnya.

Menurut Dodi, harusnya ukuran program 100 hari pemerintahan SBY dibuat terbuka sehingga dapat dikontrol publik. "Seharusnya program 100 hari diukur lewat kemampuan menteri dan disampaikan kepada publik," katanya.

Launching Trust Indonesia

Dalam kesempatan ini juga dilaunching Lembaga Survei Trust Indonesia. Lembaga ini dirasa penting karena banyak lembaga survei yang ada sekarang ini bergerak hanya untuk kepentingan bisnis semata.

Ungkapan soal pentingnya membangun lembaga survei yang memiliki fungsi mencerdaskan publik disampaikan oleh Direktur Lembaga Survei Trus Indonesia Imdadun Rahmat dalam sambutannya.

"Kita membentuk Lembaga Survei Trust Indonesia karena banyaknya lembaga survei di Indonesia yang kita anggap kurang memenuhi harapan masyarakat. Kita mempunyai tujuan yang mulia karena lembaga survei merupakan sarana untuk mendorong demokrasi," kata Imdad.

Imdad berharap keberadaan lembaga ini dapat memberikan warna lebih dalam pembangunan demokrasi di Indoensia. "Mudah-mudah Trust Indonesia bisa mengemban amanat menjadi lembaga survei yang menjalankan fungsinya mencerdaskan publik dan kontrol kepada pemerintah," pungkasnya.

(yid/nrl)