Tekanan Politik Terhadap SBY Masih Terus Berlanjut

Pascapenangguhan Bibit & Chandra

Tekanan Politik Terhadap SBY Masih Terus Berlanjut

- detikNews
Rabu, 04 Nov 2009 05:08 WIB
Tekanan Politik Terhadap SBY Masih Terus Berlanjut
Jakarta - Ditangguhkannya penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dinilai sebagai keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meredam tekanan politik terhadap dirinya. Namun tekanan politik lain yang terkait dengan masalah ini sudah menunggu.

"Arus gerakan solidaritas terhadap Bibit-Chandra yang sebenarnya merefleksikan gerakan antikorupsi serta kemuakan terhadap kacaunya penegakan hukum di Indonesia, akan semakin menguat. Dukungan media dan teknologi informasi semakin memungkinkan itu," ujar Direktur Rumah Politik Andalas, Ahmad Taufan Damanik di Medan, Rabu (4/11/2009).

Menurut Taufan, solidaritas yang kuat dan begitu cepat terbangun dalam kasus Bibit dan Chandra, diakibatkan tingkat kepercayaan kepada politik dan penegakan hukum merosot. Terbukanya rekaman semakin menguatkan arus dis-trust kepada penegakan hukum.

"Bila pemerintahan SBY gagal mengelola dinamika politik baru tersebut, bisa jadi langkah-langkah bagus yang sudah dilakukan SBY beberapa hari terakhir akan tidak lagi bisa menahan arus deras tekanan politik dari massa," kata Taufan.

Taufan menyatakan, kuat dugaan tekanan politik terhadap SBY akan meluas ke masalah Bank Century.

"Kalau ini sampai terjadi, konflik di level petinggi penegak hukum dan pejabat politik akan semakin mengeras," imbuhnya.

Taufan menampik peluang terjadinya people power dalam waktu singkat karena dinamika politik baru ini masih embrio, belum ada kepemimpinan yang bisa menyatukan berbagai elemen tersebut. Masih sebatas ekspresi letupan rasa ketidakpuasan masyarakat, namun jika dibiarkan dan tidak direspon pemerintahan SBY dengan lugas, bukan tidak mungkin akan mengarah kepada people power .

"Jika pun belum sampai ke tingkat people power , setidaknya sudah muncul gejala awal dari apa yang disebut sebagai krisis legitimasi. Krisis legitimasi akan menimbulkan tidak efektifnya lagi setiap kebijakan pemerintah. Jadi, daya desak opini publik dengan begitu tidak bisa diabaikan," ujar alumni University of Essex ini. (rul/mpr)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads