Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Amir Syamsuddin. Amir, yang saat ini tercatat sebagai fungsionaris DPP Partai Demokrat, dikhawatirkan akan mengurangi netralitas tim yang terdiri dari 8 orang tersebut.
"Amir Syamsuddin kan orang Demokrat. Bagaimana kewenangan seperti ini diserahkan kepada orang partai," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Muchtar, kepada detikcom, Selasa (3/11/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengapa Denny di situ. Ini membuat sistemnya jadi rusak. Kok ada staf khusus presiden di situ," cetus dosen hukum administrasi negara FH UGM tersebut.
Zainal mengaku mendapatkan banyak SMS dari banyak pihak yang berisikan penolakan terhadap TPF.
"Saya juga menerima banyak SMS yang berisi menolak hasil TPF. Karena diisi oleh orang-orang yang tidak pas," pungkas Zainal.
Kedua nama di atas sempat ditanyakan wartawan kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto pada Senin kemarin. Djoko menjawab bahwa posisi keduanya adalah sebagai profesional dan intelektual bidang hukum.
(anw/nrl)











































