Golkar Dukung Pembukaan Rekaman di MK

Jakarta - Partai Golkar menyatakan dukungan terhadap dibukanya rekaman yang diduga berisi skenario kriminalisasi KPK di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Golkar memandang pembukaan rekaman itu merupakan kewenangan MK.

"Serahkan saja pada MK yang punya kewenangan menegakkan kekuasaan kehakiman, hukum, dan sebagainya. Apalagi itu bagian dari pembuktian yang disebut sebagai uji materi. Saya kira MK berhak, polisi dan pengadilan juga berhak. Saya kira MK berwenang," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar, Muladi, usai jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nely Murni, Jakarta Barat, Senin (2/10/2009).

Apalagi, lanjut Muladi, presiden sendiri juga sudah meminta agar rekaman itu dibuka. Seluruh nama yang disebut dalam rekaman itu juga harus diusut. "Soal konstruksi hukum bisa menyusul kalau sudah diketahui," kata Muladi.

Karena itu Muladi berpandangan pembukaan rekaman di MK itu tidak perlu dipersoalkan. "Tidak perlu dikhawatirkan selama punya iktikad baik. Tapi jangan dipolitisasi. Presiden sendiri sudah menyatakan usut sampai tuntas yang namanya disebutkan di situ. Itu namanya transparansi. Kebebasan memperoleh informasi publik harus dihormati," tegasnya.

Kritik MK dan MA

Dalam kesempatan itu Muladi juga meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidak terlalu vocal dalam menanggapi penahanan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. MK dan MA seharusnya menunggu kasus dan tidak terlalu banyak menanggapi terlebih dahulu supaya tidak menurunkan martabat lembaga.

"Yang namanya MA, MK, jangan terlalu vocal. Dia menunggu kasus. Jangan berikan komentar-komentar kasus. Itu bisa merendahkan martabat MK dan MA. Tunggu saja kasusnya," kata Muladi.

(sho/yid)