Eks Jubir Gus Dur: Presiden Tahu Soal Rencana Penahanan

Jakarta - Penahanan dua pimpinan KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto
disinyalir mendapat 'restu' dari Presiden SBY. Kapolri selalu melaporkan dan meminta arahan dari presiden sebelum mengambil tindakan hukum terhadap
pejabat negara.

"Saya ketika mendampingi Gus Dur selalu melihat kalau seorang Kapolri dan Jaksa Agung selalu melapor. Seharusnya Presiden tahu soal rencana penahanan itu," kata Adhie Masardi, bekas juru bicara mantan Presiden Gus Dur.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan dukungan pada KPK terkait penahanan Bibit dan Chandra di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (30/10/2009).

Datang bersama Adhie, mantan anggota DPD Marwan Batubara dan politisi PAN
Chandra Tirtawijaya.

Menurut Adhie, pola laporan yang sama ia yakini masih dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Tidak mungkin Kepolisian bertindak tanpa diketahui Presiden. Khususnya, dalam perkara yang dapat menimbulkan gejolak di publik.

"Dulu waktu kasus Tommy Soeharto, Kapolri selalu lapor ke Gus Dur. Dan Gus Dur selalu memberikan arahan soal penanganannya," jelas Adhie.

Dalam kesempatan yang sama, Marwan Batubara menilai seharusnya Presiden bisa mencegah penahanan tersebut. Sejak awal proses penetapan tersangka hingga penahanan, kasus ini sudah rancu dan menyalahi aturan.

"Jangan sampai lembaga KPK dihancurkan," imbuhnya.

Untuk itu, Marwan akan terus memberi dukungan pada KPK. Terutama dalam
pengusutan kasus-kasus besar seperti Bailout Bank Century dan kasus lainnya.

"Bahkan nanti kita akan datangkan massa yang lebih banyak Senin," tutupnya.

(mad/nwk)