Logistik Pemilu 100 %, KPU DIY Kebut Distribusi

Logistik Pemilu 100 %, KPU DIY Kebut Distribusi

- detikNews
Jumat, 02 Apr 2004 17:49 WIB
Yogyakarta - Sampai sekarang sudah 100 persen logistik Pemilu 2004 diterima oleh KPU kabupaten/kota se-DI Yogyakarta. Namun, diperkirakan baru 75 persen yang terdistribusi sampai Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk itu KPU DIY telah melakukan koordinasi dengan KPUD Kabupaten/Kota untuk terus melaporkan pendistribusian logistik pemilu di semua wilayah di DIY. Sejak Rabu (31/3/2004) lalu sebagian sudah didistribusikan ke beberapa PPS. Dan sampai hari ini, KPU masih bekerja keras mendistribusikan di semua PPS."Kami terus memantau pendistribusian logistik. Kami harapkan H - 2 semua sudah selesai. Kalaupun ada yang belum akan kita kebut," kata Ketua KPU DIY Suparman marzuki kepada wartawan di kantor KPU DIY, Jl. Janti Yogyakarta, Jumat (2/4/2004).Menurut Suparman, berdasarkan laporan dari KPU daerah, logistik yang telah terdistribusikan sudah di atas 75 persen, terutama untuk Kabupaten Sleman, Bantul dan Kodya Yogyakarta. Sedangkan untuk Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo diperkirakan sudah 70 persen. "Kalau di kota Yogya, Sleman dan Bantul pendistribusian logistik tidak terlalu rumit dan tidak memakan waktu sehingga cepat sampai ke PPK atau PPS. Gunung Kidul dan Kulon Progo yang wilayahnya cukup luas itu juga masih bisa terjangkau dengan semua kendaraan meski wilayah berbukit-bukit," katanya.Setelah semua logistik diterima KPU daerah, kata Suparman, yang memakan waktu adalah penyortiran, melipat kartu suara, mengepak dan menghitung ulang kartu suara. Sedangkan untuk bilik suara yang datang lebih dulu lebih cepat terselesaikan perangkaiannya. Ditanya mengenai kemungkinan adanya kekekurangan logistik pemilu saat pendistribusian, Suparman mengatakan masih ada waktu hari Jumat hingga Sabtu besok untuk mendistrubusikan. "Hari ini kita meminta agar KPUD mengecek langsung satu persatu di semua PPK apakah masih ada yang kurang atau belum menerima logistik, bila ada yang kurang misalnya tinta pemilu secepatnya akan dikirimkan," katanya. Sementara itu Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi KPU Kota Yogyakarta Rahmat Muhajir mengatakan, 75 persen surat suara yang telah disortir dan dilipat telah dikirim ke PPK maupun PPS. "Kita harap Sabtu besok semua sudah terkirim hingga ke KPPS dan sore harinya akan kita cek langsung satu persatu di semua PPK," katanya.Untuk mempercepat proses penyortiran dan pelipatan kartu suara, KPU Kota mengerahkan sekitar 100 orang anggota Linmas, puluhan warga masyarakat dan mahasiswa di Balai Kota Timoho. Anggaran untuk pelipatan surat suara itu dialokasikan sebesar Rp 60 per lembar surat suara yang diambilkan dari APBN dan APBD Kota Yogyakarta.Menurut Muhajir, jumlah logistik KPU Kota terdiri 4.894 kotak suara, 5.200 bilik suara dan 1.400.829 surat suara, 2.130 botol tinta, 318.949 kartu pemilih dan 5.760 alas dan alat pencobolos serta ribuan lembar kertas segel. Sementara itu berdasarkan pantauan detikcom, truk-truk pengangkut logistik pemilu sudah bekerja sejak Rabu kemarin untuk mendistrubusikan. Di Kabupaten Sleman misalnya, logistik sudah terdistribusikan hingga ke PPS, sejak Kamis (1/4/2004) menggunakan sekitar 15 truk sewaan dan bantuan TNI. Dari Gedung Olah Raga (GOR) Panggukan Sleman tempat melipat dan penyortiran semua logistik pemilu, pada saat didistrubusikan di kawal anggota Satpol PP Sleman dan polisi. Sedangkan hari ini Jumat bisa terselesaikan. Di tempat itu masih ada puluhan orang yang melipat, menyortir, mengepak dan menghitung ulang kertas suara. "Bila ada PPS yang belum menerima logistik kami harap secepatnya melaporkan ke PPK atau langsung kepada KPU untuk secepatnya dikirim," kata Ketua KPU Sleman Abdul Haris.Diakui oleh Haris, dengan keterlambatan kiriman kertas surat suara, membuat terlambat proses penyortiran dan pelipatan. Bahkan terpaksa ada yang harus dilembur sehingga biaya pelipatan kertas suara pun membengkak.Haris menambahkan logistik pemilu yang dikirim memang belum disegel dan pihaknya menginginkan penyegelan di desa/kelurahan dengan disaksikan langsung PPS untuk menjamin tidak ada kecurangan dalam pendisitribusian. (asy/)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads