Proses Hukum Berjalan, PHK Karyawan PT DI Jalan Terus

Bandung - Di tengah-tengah kontroversi keputusan pengadilan soal pengrumahan dan PHK karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), proses pengurangan pegawai itu ternyata tetap berjalan. Hingga tanggal 24 Maret 2004, tercatat sudah 3.377 orang dari 6.561 karyawan ter-PHK yang sudah mendaftarkan diri dan bersedia diberhentikan.Menurut Kepala Humas PT DI Rakhendi Triyatna kepada detikcom di Bandung, Jumat (2/4/2004), sebanyak 5.300 orang karyawan juga sudah mengambil dana Jamsostek yang menjadi haknya. Namun belum bisa dikonfirmasi, apakah dana yang diambil dari PT Jamsostek ini merupakan dana pensiun karyawan atau dana talangan yang memang dimintakan oleh sebagian karyawan.Menurut Rakhendi, PT DI sudah membayarkan dana pesangon karyawan itu sekitar Rp 165 miliar untuk 3 ribu-an karyawan. "Sisanya yang belum dibayarkan, karena masih ada pemeriksaan administratif dan perhitungan ulang besaran dana pesangon yang menjadi haknya," tuturnya.Sementara proses hukum yang sampai saat ini masih berjalan adalah gugatan terhadap SK Pengrumahan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di peradilan tingkat pertama di PTUN Bandung, PT DI dinyatakan kalah oleh majelis hakim pada tanggal 7 Oktober 2003. Direksi PT DI kemudian mengajukan banding dengan mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2004.Sedangkan gugatan perdata para karyawan terhadap manajemen PT DI, di tingkat pertama di PN Bandung, direksi juga sudah dinyatakan kalah. Namun di tingkat banding, direksi PT DI dinyatakan menang melalui putusan tanggal 29 Maret 2004.Satu lagi kasus hukum yang sedang berjalan adalah gugatan para karyawan terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), yang masih belum ada keputusannya.Belum diperoleh konfirmasi dari Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SP-FKK). Sejumlah pengurus SP-FKK ketika dihubungi tengah tidak berada di tempat. (asy/)