"Dalam pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa semua orang bebas mengeluarkan pendapat," kata hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mukhtar, saat diwawancara sebuah TV swasta yang disaksikan oleh para wartawan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/10/2009).
Pernyataan Akil itu mengomentari alasan Mabes Polri menahan pimpinan KPK nonaktif,
Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Seperti diketahui, salah satu alasan Mabes Polri menahan Bibit dan Chandra adalah karena keduanya kerap melakukan jumpa pers .
"Melarang orang mengeluarkan pendapat itu fasis dan seperti di negara komunis. Ini tidak sesuai dengan negara demokrasi," kata Hakim MK, Akil Muchtar.
Meski demikian, Akil mengakui bahwa penahanan tersebut merupakan hak polisi. Demikian pula dengan alasan objektif dan subjektif yang mendasari penahanan Bibit dan Chandra.
"Ya itu hak mereka (polisi) melakukan penahanan dan mencari alasannya yang dianggap pantas," ungkap Akil.
(djo/asy)
