Penyemprotan DBD Iuran Eh Bikin TPS Iuran Juga

Jakarta - Iuran, iuran, iuran. Tampaknya, itulah yang mendera masyarakat sekarang. Penyemprotan demam berdarah dengue (DBD) bulan lalu harus iuran. Sekarang, membagun TPS untuk coblosan 5 April juga harus merogoh kocek sendiri.Soal ini, Rahmat Faisal, warga Pondok Hijau, Pisangan, Ciputat-Tangerang adalah satu "korban". Dia menceritakan, Ketua KPPS TPS 60 di Pondok Hijau, Pisangan, Ciputat, menyatakan bahwa uang pendirian TPS akan diambil dari kas RT.Tapi bendahara RT menolaknya. "Jangan dari kas RT, lebih baik tarikin saja ke warga. Kas RT nggak mencukupi," alasan bendahara.Untuk mendirikan TPS, dibutuhkan dana sekitar Rp 500 ribu. Bayangkan jika terjadi 3 kali coblosan, yaitu pemilu legislatif 5 April, pemilu presiden putaran 1 dan 2, maka harus keluar Rp 1,5 juta."Dulu warga dibebani biaya Rp 15 ribu untuk penyemprotan DBD yang katanya gratis. Belum sebulan, sekarang dibebani iuran pemilu. Padahal ketua KPU jelas-jelas menyatakan pemilu tidak membenani rakyat karena pemilu adalah pesta rakyat. Tapi faktanya, masyarakat malah diminta dana," keluh Rahmat Faisal dalam e-mailnya pada detikcom, Jumat (2/4/2004).Tetangga-tetangga Rahmat sendiri sibuk menggerutu. "Warga bilang bahwa pemilu itu hak rakyat, bukan kewajiban. Jadi warga nggak mau bayar," kata Rahmat. Akibatnya, yang pusing adalah pengurus RT dan pengurus TPS."Tolong kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dana darurat juga dianggarkan buat pembuatan TPS, sewa tenda dan sewa kursi. Warga tahunya penyelenggaraan pemilu merupakan kewajiban pemerintah, rakyat tinggal menggunakan haknya," demikian Rahmat Faisal. (nrl/)