Mantan Anggota Dewan Kecam Arogansi Ketua DPR soal Pembatalan Sidang

Mantan Anggota Dewan Kecam Arogansi Ketua DPR soal Pembatalan Sidang

- detikNews
Kamis, 29 Okt 2009 12:14 WIB
Mantan Anggota Dewan Kecam Arogansi Ketua DPR soal Pembatalan Sidang
Jakarta - Pembatalan sidang secara sepihak oleh Ketua DPR Marzuki Alie terus mendapat kecaman dari publik termasuk dari mantan anggota Dewan. Marzuki dinilai tidak mengerti aturan main dan tata tertib Dewan serta fungsinya.

"Kalau Marzuki merasa sebagai atasan, itu salah kaprah. Dia itu hanya juru bicara Dewan. Tidak bisa dia mengatur dan membatalkan seenaknya," kata mantan Sekretaris FPPP DPR Lukman Hakiem kepada wartawan lewat telepon, Kamis (29/10/2009).

Menurut Ketua Dewan Pakar DPP PPP ini, kalau rapat sudah dijadwalkan dengan baik, tidak bisa pimpinan semena-mena dengan alasan tertentu membatalkan rapat. Apalagi, lanjut Lukman, Marzuki sudah menilai tidak ada fungsinya memanggil menteri jika hanya untuk dimarahi oleh Dewan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau sudah dijadwalkan, nggak bisa dibatalkan. Nggak boleh dia arogan begitu. Ketua DPR itu bukan atasan. Tidak boleh dia menilai-nilai begitu," paparnya.

Lukman menilai kualitas ketua Dewan sekarang ini tidak lebih baik dibanding pimpinan Dewan sebelumnya. Hal ini bisa terlihat dari beberapa kali cara Marzuki memimpin sidang dan mengelola DPR sebagai juru bicaranya.

"Saya kira, beda banget dengan yang sebelumnya. Apa karena Marzuki baru pertama kali menjadi anggota Dewan ya? Harusnya memang yang sudah berpengalaman yang memimpin," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Marzuki memerintahkan Sekjen DPR membatalkan rapat Komisi IX dengan Menkes. Alasan yang dikemukakan karena agenda rapat belum dibahas di Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Β 
"Komisi VIII manggil, IX manggil, X manggil, ada apa. Kerjanya harus punya rencana kalau kita ingin punya tujuan, selama ini kerjanya komisi marah-marahin menteri kan," kata Marzuki saat dikerubuti wartawan, Rabu (28/10/2009).

Selain Menkes, Ketua DPR juga membatalkan raker Komisi VIII dengan Menteri Agama dengan agenda evaluasi persiapan haji.

(yid/nrl)


Berita Terkait