DPD Minta Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Jamaah Haji

Madinah - Tim Pemantau Jamaah Haji Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan keapada jamaah calon haji selama berada di tanah suci. Alasannya, jamaah calon haji Indonesia paling banyak jumlahnya.

"Pemerintah harus melakukan negosiasi agar Pemerintah Arab Saudi mau memberikan perlindungan yang baik kepada jamaah kita," kata Ketua Komite III DPD yang memimpin Tim Pemantauan Jamaah Haji Sulistyo.

Hal itu disampaikan Sulistyo kepada wartawan di Media Center Haji Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Rabu (28/10/2009).

Menurut Sulistyo, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perlindungan dalam
penerimaan di imigrasi oleh petugas imigrasi. Begitu juga di bidang kesehatan yang harus ditingkatkan, termasuk masalah pemondokan.

"Ada sesuatu yang belum final, masih ada waktu, karena masih ada ruang yang
memungkinkan dilakukan negosiasi, karena ada negara yang tidak mengirimkan
jamaahnya," jelasnya.

DPD lanjut Sulistyo menilai masalah pemondokan haji ada yang masih jauh dari Masjidil Haram yang menimbulkan tidak kenyamanan kepada jamaah. Pemerintah, imbuh dia, bisa mem-back-up agar lebih bagus. "Jamaah tidak mengharap pengembalian uang, tapi mengharapkan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan ibadah selama di Tanah Suci," ujarnya.

Terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, Sulistyo juga menilai, tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dikarenakan petugas penyelenggaraan haji tahun ini dianggap lebih siap.

Berbagai persoalan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya seperti  akomodasi, konsumsi, transportasi dan kesehatan sudah dilakukan antispasi.

"Keterlamabatan konsumsi, distribusi yang tidak baik, Insya Allah bisa diantisipasi dengan berbagai persiapn dan rencana yang telah disiapkan," tandas dia.
(zal/nwk)