Menteri Tak Pantas Iri dengan Gaji Pejabat BUMN

Jakarta - Gaji yang jauh di bawah pejabat BUMN menjadi salah satu alasan digodoknya rencana kenaikan gaji menteri. Namun alasan itu dinilai tidak bisa diterima karena seorang menteri seharusnya mengedepankan pengabdian daripada mencari uang.

"Menteri bukan tempat menampung para job seeker. Direktur BUMN adalah jabatan profesional yang harus berkontribusi pada pendapatan negara, sementara menteri berorientasi pada pengabdian melayani rakyat bukan tempat mencari uang," kata Sekjen Fitra Yuna Farhan dalam rilisnya, Senin (26/10/2009).

Yuna mengatakan saat ini para menteri sudah bisa dibilang hidup nyaman. Selain gaji sebesar Rp 18 juta, seorang menteri juga menerima berbagai fasilitas yang ditanggung negara.

"Mulai dari mobil seharga Rp 350 juta, dana taktis operasional Rp 150 juta dan rumah dinas. Itu sudah lebih dari cukup bagi para menteri," kata Yuna.

Karena itu, sudah sepantasnya jika rencana kenaikan gaji menteri dan sejumlah pejabat negara dibatalkan. Hal itu dinilai telah menyalahi prisip pengelolaan keuangan negara.

"Ini harus dibatalkan," kata Yuna.

Sebelumnya diberitakan, saat ini proses kenaikan gaji menteri tengah digodok di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penambahan gaji tersebut bukan kenaikan tapi penyesuaian.

(ken/iy)