Banyak Dikuasai Partai Pemerintah, Komisi II Terancam Mandul

Jakarta - Komisi II DPR yang berfungsi mengontrol pemerintahan dalam negeri terancam mandul peran kritisnya. Sebab, baru rapat saja, sudah tidak bisa bersikap kritis terkait isu-isu politik nasional yang terjadi seperti rencana kenaikan gaji menteri.

"Lama pol (lama sekali), konfigurasi komisi II sudah berbeda sikapnya, saya menyebut ini rematrikulasi. Mereka minta dijelaskan semuanya terlebih dahulu agenda Komisi II, saya gregetan," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2009).

Ganjar memberi contoh, saat para anggota komisi dimintai sikap tentang rencana kenaikan gaji menteri, hampir myoritas tidak ada yang tegas menjawabnya. Ganjar menilai anggota DPR baru masih kurang tegas dalam bersikap.

"Soal gaji menteri misalnya, mereka tidak bisa tegas mengambil sikap malah bertanya kepada pimpinan. Harusnya kan tegas, jangan dulu, direformasi dulu," keluh Ganjar.

Ketegasan dan kemauan kerja keras anggota Komisi II DPR jelas sangat diperlukan. Terlebih, lanjut Ganjar, ada tugas berat menanti mereka. "Banyak yang harus segera dikerjakan. Agenda utama kita ada tiga, ada pemilu, reformasi birokrasi, dan otonomi daerah," beber Ganjar.

(van/yid)