Warga Ancam PTUN-kan Gubernur

Jakarta - Proyek pembangunan rumah susun hak milik (rusunami) Pesanggrahan kembali
menuai protes warga. Setelah aksi demo penolakan pengurukan area tangkapan
air untuk drainase, kini warga mengancam akan mem-PTUN-kan Gubernur DKI
Jakarta.

"Jika memang tetap dibangun rusun tersebut, kami akan mengambil langkah
hukum dengan mem-PTUN-kan gubernur," kata tokoh masyarakat RW 03
Pesanggrahan, Guruh Gempita Daud saat dihubungi detikcom, Senin,
(26/10/2009).

Langkah hukum class action lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan
diambil warga jika tidak ada respon positif dari Pemkot Jaksel. Saat ini,
pihak Pemkot hanya menghentikan sementara pembangunan hingga izin pembangunan keluar.

"Jelas-jelas pembangunan rusunami itu menyalahi prosedur. Kok tetap dijalankan," tambahnya.

Guruh menjelaskan, alasan penolakan warga karena di wilayah tersebut tidak
mendukung pembangunan rusunami karena bukan daerah kumuh. Aliran drainase
juga tidak mendukung karena merupakan daerah tangkapan air. Kondisi lalu
lintas juga tak mendukung karena akses jalan adalah jalan kelas III sehingga  tak layak untuk pemukiman dengan penduduk yang mobilitasnya tinggi.

"Selain masalah rusunnya, warga juga keberatan dengan pembangunan drainase. Ini adalah dua masalah yang berbeda yaitu pembangunan rusun dan pengurukan
rusun. Katanya Jakarta kurang lahan resapan air, kok ini kawasan tangkapan
air dibangun rusun," tambahnya.

Rencananya, areal di Jalan Bintaro Permai, Pesanggrahan tersebut akan
digunakan sebagai lahan Rusunami dengan total luas lahan 18 ribu meter
persegi dengan 3 tower setinggi 17 lantai.

Menanggapi permasalahan ini, Wakil Walikota Jaksel, Anas Effendi mengakui jika rusun tersebut belum mengantongi izin Amdal. Dari dua kali aksi, pihak Pemkot tidak bersikap kooperatif dengan mengusir pendemo dari kantor Walikota dan saat peresmian kebun botani kemarin, 25 Oktober.

(asp/nwk)