Komisi II DPR Akan Panggil KPU Soal 'Jalan-Jalan' ke LN

Jakarta - Diam-diam semua anggota KPU melakukan 'jalan-jalan' ke luar negeri dengan dalih melakukan evaluasi terhadap kinerja panitia pemilu luar negeri (PPLN). Berbagai negara sudah dan akan dikunjungi oleh 7 orang anggota yang dilakukan secara bergiliran.

Anggota Komisi II DPR Malik Haramayn menilai alasan KPU mengevaluasi PPLN saat ini terlalu mengada-ada. Komisi II akan meminta pertanggungjawaban kepada KPU karena dinilai telah mencederai hati rakyat yang sedang susah akibat banyak bencana.

"Kalau menggunakan alasan evaluasi, saya kira berlebihan. Lha wong evaluasi dalam negeri saja belum dilakukan, ngapain jauh-jauh ke luar negeri. Ini tidak bisa dibiarkan. Komisi II akan meminta pertangungjawaban KPU, termasuk anggarannya," kata Malik kepada detikcom, Senin (26/10/2009).

Menurut politisi PKB ini, harusnya KPU lebih dewasa dan arif dalam mengelola dana dan menentukan prioritas agenda yang harus dikerjakan. Apalagi pada tahun 2010, institusi KPU bersama KPUD memiliki agenda besar untuk menyukseskan pilkada yang akan digelar pada tahun itu di seluruh Indonesia.

"KPU harus lebih bijak dan arif dalam menentukan agenda kerja prioritas. Apalagi tahun 2010 ini ada sekitar 250 pilkada yang akan berlangsung. Lebih baik KPU melakukan koordinasi dengan KPUD untuk persiapan Pilkada yang berkualitas dan damai," paparnya.

Saat ditanya apakah jalan-jalan KPU ini karena bonus 'keberhasilan' KPU mengawal pemilu dengan 'aman dan damai', meskipun banyak masalah yang melingkupi, mantan ketua umum PB PMII ini menjawab diplomatis."Jangan sampai muncul persepsi publik jalan-jalan KPU dianggap sebagai bonus. Padahal kinerjanya kemarin banyak yang dipertanyakan publik."

LSM Indonesia Budget Center (IBC) pada Minggu 25 Oktober menyatakan, perjalanan KPU ke 8 negara menyedot anggaran negara nyaris Rp 1 miliar. Tiap anggota diperkirakan mengantongi Rp 67 juta. Jumlah ini besar karena anggota KPU itu tak mengeluarkan biaya apa pun untuk perjalanan tersebut. Negara yang dikunjungi adalah Hongaria, Inggris, China, Australia, India, Arab Saudi, Jerman dan Kanada.

(yid/nrl)