Hatta: Gaji Belum Naik Kok Sudah Ribut

Hatta: Gaji Belum Naik Kok Sudah Ribut

- detikNews
Senin, 26 Okt 2009 10:08 WIB
 Hatta: Gaji Belum Naik Kok Sudah Ribut
Jakarta - Gaji para pejabat mulai dari menteri hingga presiden akan disesuaikan. Namun Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah konteks penyesuaian adalah kenaikan gaji. Yang benar adalah gaji disesuaikan dengan struktur.

Hatta merasa bingung dengan orang-orang yang meributkan wacana kenaikan gaji, padahal saat ini baru dalam tahap pembahasan. "Itu kok gajinya belum naik sudah ribut, nggak ada itu," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (26/10/2009).

Menurut Hatta, masalah kenaikan gaji ini masih dalam pembahasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN). Men PAN sedang mengkaji Peraturan Pemerintah mengenai kenaikan gaji. Namun, PP ini, tambah Hatta tidak membahas mengenai besaran kenaikan gaji tersebut.

"MenPAN itu sedang melihat dan tidak dalam konteks menaikkan gaji menteri. Tapi ada PP lama sekali itu menyangkut struktur sampai ke gaji seluruh pejabat sampai ke DPR. MennegPAN melihat struktur itu, bukan temanya menaikkan gaji menteri," ujar

Mengenai penambahan gaji dalam alokasi APBN, Hatta menyatakan pembahasan itu akan dibicarakan antara Menteri Keuangan dengan DPR. Hatta menegaskan tidak akan ada pembahasan mengenai anggaran secara sendiri-sendiri.

"Jadi tidak bisa membahas sendiri segala sesuatu yang menyangkut anggaran," tegas Hatta.

Menanggapi kenaikan gaji ini, beberapa menteri belum bisa memberikan tanggapan pasti. Seperti Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang menyatakan akan menyerahkan segala sesuatu mengenai kenaikan gaji ini kepada pihak Kementerian PAN. Pihaknya mengakui memang ada sedikit kecemburuan antara pemerintah dengan BUMN mengenai masalah gaji ini tetapi hal ini akan segera dievaluasi.

"Itu kan sudah sistem lama yang terbangun. Kali ini akan dievaluasi dr kementerian termasuk sampai ke presiden. Kami pun akan melihat ke dalam sistem penggajian regenerasi lingkup korperasi di bawah kementerian BUMN," jelas Mustafa.

(nia/qom)


Berita Terkait