.webp)
"Kekhawatiran itu klasik. Tetapi sesungguhnya tidak selalu begitu. SBY di AS justru kritis. Pidato di Harvard dan Senat kritis," kata Wakil Ketua Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok, kepada detikcom, Senin (26/10/2009).
"SBY mengatakan, saya memimpin negeri yang kemajuannya jauh dibanding AS. Tetapi saya sekolah di sini dan di sini nilai saya terbaik seperti Obama. SBY pede," lanjut Mubarok menirukan pidato SBY saat itu.
Menurut dia, AS kini berada dalam era perubahan. Dengan dipimpin Presiden Barack Obama, banyak paradigma AS berubah.
"Kemarin, kita meniru kampanye Obama bukan meniru AS, tetapi semangat perubahan. Bagaimana orang kulit hitam yang dimarginalkan bisa terpilih menjadi presiden dengan gagasan yang berseberangan dengan Bush," papar pria berkacamata ini.
Oleh karena itu, kata Mubarok, menteri lulusan AS tidak harus mengikuti kiblat AS.
"Justru AS kini sedang berubah. Neolib di AS tidak dipakai lagi, kok di sini dikhawatirkan. Jadi menurut saya kekhawatiran itu wajar dan tidak berkepanjangan. SBY sedang mengambil semangat perubahannya," ujar dia.
Ketika ditanya apa saja pertimbangan SBY memilih menteri lulusan AS, Mubarok menjawab hanya SBY-lah yang tahu.
"Kebetulan saja mereka lulusan AS. Ini warisan lama karena kita kan banyak mengirim orang belajar ke sana. Seorang menteri sangat tergantung drive dari presidennya," kata Mubarok.
"Kalau Soeharto dulu memang gunakan lulusan AS untuk membuat rumusan ekonomi. Karena dia bukan lulusan ekonomi, wajar hasilnya kita tertipu. Sedangkan SBY doktor ekonomi lulusan IPB, dan punya visi ekonomi antara ekonomi pasar dan kerakyatan. Jadi jangan ditakutkan," beber Mubarok.
Mubarok meminta agar tiap langkah menteri KIB dikritisi masyarakat. "Silakan saja dikritisi," kata dia.
Sekitar 10 dari 34 menteri KIB lulusan negeri Paman Sam. Menteri lulusan AS antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menpora Andi Mallarangeng, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, dan Kepala BKPM Gita Irawan Wiryawan.
(aan/nrl)
