Masyarakat Puas Kinerja Pemberantasan Korupsi SBY

Jakarta - Mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal pemberantasan korupsi 5 tahun ke belakang. 70 Persen masyarakat puas terhadap kinerja SBY, sementara 57 persen puas terhadap kinerja institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian hasil survei yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 14-15 Oktober 2009.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon rumah tangga terhadap 1.990 responden yang ditentukan secara acak sistematis (systematic random sampling). Ambang batas kesalahan (margin of error) dari survei diperkirakan +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Mayoritas 78 persen masyarakat juga menilai kebijakan SBY selalu konsisten dalam mendukung pemberantasan korupsi," kata Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid dalam keterangan pers di kantor LP3ES, Slipi, Jakbar, Selasa (20/10/2009).

Sementara itu, di antara berbagai lembaga negara, masyarakat meyakini praktek korupsi paling banyak terjadi di BUMN (30 %) Selanjutnya adalah lembaga pengadilan (19 %).

"Meski demikian, cukup banyak responden yang tidak mampu memperkirakan lembaga negara yang paling korup yakni 20 persen," kata Fajar.

Publik, lanjut Fafar, juga ingin SBY perketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan perkuat kewenangan KPK. Penyediaan lapangan kerja dan penurunan harga sembako juga menjadi persoalan yang menurut publik masih jadi persoalan mendesak.

Untuk bidang kesehatan, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, penyediaan tenaga kesehatan lebih merata, dan penyediaan obat murah juga masih menjadi persoalan mendesak yang harus ditangani pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014.

Fajar menambahkan, survei tidaklah mewakilkan pendapat masyarakat secara umum, tetapi mewakili masyarakat pengguna telepon di 33 Provinsi. Meski tidak bisa mengeksplorasi lebih lanjut soal alasan jawaban responden, menurut Fajar, pendapat pengguna telepon dinilai tepat untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan publik.

"Kita bisa beri garansi valid dan sasih," pungkasnya.

(lrn/ken)