Koalisi SBY Akan Timbulkan Politik Perkulian

Jakarta - Masuknya Partai Golkar dalam koalisi parpai politik pendukung pemerintahan SBY mendapatkan kritik tajam. Memasukkan Golkar yang sebelumnya menjadi lawan politik akan menyebabkan ketidakjelasan koalisi. Koalisi seperti itu akan menimbulkan politik perkulian.

"Itu ketidakjelasan koalisi. Sekarang seenaknya merekrut partai lain, itu dinamakan politik perkulian," ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit kepada detikcom, Jumat(16/10/2009).

Enam pimpinan partai politik, Kamis (15/10/2009) kemarin menandatangani kontrak politik di hadapan Wakil Presiden terpilih Boediono. Keenam parpol itu yakni Partai Demokrat (PD), PKS, PAN, PPP, PKB, dan Golkar. Saat Pilpres, Golkar mengajukan capres Jusuf Kalla (JK) tidak masuk dalam koalisi pendukung SBY.

Menurut Arbi, masuknya Golkar tidak hanya akan mengurangi jatah menteri, tapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi parpol lain pendukung SBY. Apalagi kontrak politik itu tidak mengarah pada kerjasama sebab tidak jelas hak dan kewajiban masing-masing partai.

"Bukan hanya sekadar jatah menteri, ini masalah keadilan dan prinsip demokrasi. Itu tidak adil, permainan ini seperti perbudakan politik," kata Arbi.

(mpr/iy)