Soal Kabinet, Internal PPP Mulai Kisruh

Jakarta - Proses penentuan kabinet SBY jilid II benar-benar membuat suhu politik di internal parpol-parpol pendukung koalisi bergolak. PPP sebagai salah satu partai pendukung koalisi juga mengalami hal itu.

Usulan DPP PPP yang mengajukan 17 nama calon menteri kepada SBY dinilai sebagai hal yang memalukan. Apalagi posisi PPP yang hanya mendapatkan suara 38 kursi. Sangat tidak pantas jika meminta-minta dan mengajukan nama sebanyak itu.

"Sebagai kader, saya malu membaca berita di media PPP mengajukan 17 nama. Harusnya kita sadar, kita itu partai kecil. Partai besar aja mengajukan 3 atau 4 nama, kita 17. Ini memalukan," kata ketua GPK Syahrial Agamas kepada detikcom, Rabu (14/10/2009).

Menurut mantan anggota DPR ini, proses pengajuan nama-nama menteri dari PPP juga bermasalah. Salah satunya disebabkan karena penentuan calon menteri yang diusulkan tidak diputuskan melalui rapat DPP PPP dengan melibatkan semua pengurus.

"Kenapa 17 nama yang diajukan tidak melibatkan pengurus DPP PPP, tidak melalui rapat. Ini jelas bermasalah. Ini harus dievaluasi di Rapimnas," tambahnya.

Muktamar Dipercepat

Atas ketidakberesan memimpin PPP, Syahrial mengusulkan adanya Rapimnas yang dilanjutkan Muktamar dipercepat. Apalagi Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dinilai gagal membawa PPP menjadi partai yang lebih besar dalam Pemilu 2009 lalu.

"Saya selaku ketua umum sayap partai, bersama pengurus wilayah meminta diadakan Rapimnas atau Mukernas. Forum ini nantinya dipersiapkan untuk menggagas muktamar dipercepat. Alasannya dari 58 kursi, kita tinggal 38 kursi selain soal kabinet," paparnya.

Syahrial membantah gerakannya ini didasarkan pada konflik lama sebagai hasil dari muktamar PPP 2007 lalu. Tuntutan muktamar dipercepat ini murni didasarkan oleh aspirasi daerah baik pengurus DPC maupun DPW PPP yang kecewa dengan kepemimpinan PPP sekarang.

Ini murni tuntutan pengurus daerah, tidak ada kaitan dengan Arif Mudatsir Mandan. Tuntutan ini sudah banyak terdengar dari Jawa Barat, Riau dan Indonesia bagian timur juga sudah ada," pungkasnya.

(yid/iy)