.webp)
"Sekretaris kabinet tidak langsung bekerja dalam unsur pemerintah. Terlalu mubazir (kalau dipertahankan)," kata pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin saat dihubungi detikcom, Senin (12/10/2009).
"Tugas Seskab itu paling seputar mengumpulkan menteri kalau mau rapat kabinet," tambah Irman.
Menurut Irman, kalaupun mau dipertahankan, Seskab seharusnya tidak setingkat menteri. Tetapi dimasukkan dalam struktur Sekretariat Negara (Setneg). "Masukin aja sebagai wakil Mensesneg, tapi bukan menteri lho," ujarnya.
Kemenneg PPDT
Selain itu, Irman mengatakan, Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), juga harus tetap dipertahankan sebagai bentuk affirmative action untuk daerah tertinggal. Irman menyarankan kementrian ini tidak dijabat oleh orang politik.
"Orangnya jangan orang parpol, nanti bisa dipakai sebagai 'mesin domino'," ujarnya.
Sementara itu Anggota FPAN DPR Jamaluddin Jafar meminta pemerintah ke depan untuk membentuk jabatan setingkat eselon I di bawah Menneg PPDT, khusus untuk memperhatikan wilayah Papua. Hal ini agar pembangunan infrastruktur di Papua bisa berjalan signifikan.
"Agar pembangunannya lebih kenceng, selama ini kurang kenceng," kata Jafar yang juga berasal dari daerah pemilihan Papua.
Perhatian khusus yang diminta ini, lanjut Jafar, bukanlah dalam hal dana. Tetapi dalam hal pengawasan pembangunan infrastruktur.
"Bukan masalah dana, tapi soal pengawasan. Kita tahulah SDM Papua masih belum memadai," ujarnya. (lrn/yid)
