"Ini bukti kalau PLN sudah ikut dalam politik. Perusahaan negara ini lebih mementingkan urusan politik ketimbang kepentingan masyarakat. Ini benar-benar kacau, bila perusahaan negara sudah ikut berpolitik," kata Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau, Sukardi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (12/10/2009) di Pekanbaru.
Menurutnya, PLN Riau dan Kepri mati-matian mendatangkan genset selama Munas Golkar berlangsung. Sikap ini menunjukan perusahaan negara ini lebih pada urusan politik. Sebelumnya PLN membantah bila kedatangan genset itu untuk kepentingan Munas Golkar.
"Kalau memang genset yang di datangkan PLN mampu mengatasi krisis listrik di Pekanbaru, mengapa hal itu tidak dipertahankan sebagaimana saat munas berlangsung. Semestinya kinerja PLN tidak surut usai Munas Golkar. Tapi sekarang ini, PLN hanya bekerja maksimal selama munas berlangsung," kata Sukardi.
"PLN telah bertindak diskiriminasi kepada konsumennya. Mungkin PLN Riau mendapatkan tekanan untuk melayani dari RI dan R2 selama munas berlangsung. Tapi jangan lupa, bahwa konsumen PLN sesungguhnya adalah masyarakat, bukan partai politik," imbuh Sukardi.
Sejumlah warga kini kembali mengeluhkan pemadaman yang tak kunjung selesai. Dalam sehari terjadi pemadaman sebanyak 4 kali dengan durasi 3 jam. Itu artinya dalam sehari pemadamana terjadi 12 jam.
"Kita hanya menikmati tanpa pemadaman menjelang dan usainya Munas Golkar. Sekarang setelah munas selesai, kita kembali menerima pemadaman listrik. Kita heran, demo kepentingan Golkar PLN bisa mengatasi listrik. Tapi kok PLN tidak sanggup mengatasi listrik demi kepentingan masyarakat," keluh Dodi Hendri warga Pekanbaru.
(cha/djo)











































