Mendagri dan Menko Polhukam Tak Perlu Militer

Jakarta - Buruknya administrasi kependudukan yang berimbas pada kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu lalu, harus menjadi catatan penting bagi SBY, sebagai presiden terpilih, dalam memilih mendagri untuk kabinet mendatang.

Posisi mendagri seharusnya diproritaskan diisi oleh orang yang ahli administrasi, bukannya asal dari militer.

"Kalau zaman orde baru fungsi mendagri kan sebagai 'pembina politik' dalam negeri," kata pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin sebelum acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2009).

Irman memperjelas, maksud 'pembina politik' adalah pembungkam gelombang-gelombang protes antipemerintah di dalam negeri.

"Buat pengaman, jangan sampai ada riak-riak," ujarnya.

Dipilihnya mendagri yang tepat, kata Irman, akan meminimalisir potensi kekisruhan administrasi kependudukan yang berujung pada kekisruhan DPT pemilu.  Menurutnya, kekacauan pemilu juga terkait dengan kredibiltas pemerintah sebagai penyelenggara.

Soal Menko Polhukam, Irman berpendapat, posisi ini juga tidak perlu diisi oleh orang  atau mantan militer. Ini penting, agar tidak menimbulkan kecemasan baru di tengah masyarakat yang negaranya juga dipimpin oleh seorang militer.

"Militer cukup selesai di tangan panglima," cetusnya.


(lrn/rdf)