KPK Diminta Selidiki Uang Panas di Munas Golkar

Pekanbaru - Hampir separuh peserta Munas VIII Partai Golkar adalah pejabat, baik di pusat maupun di daerah. Karena itu KPK perlu turut terlibat menyelidiki peredaran uang ini karena masuk ke dalam kategori gratifikasi.

"Banyak kader-kader Partai Golkar yang jadi anggota DPD, DPRD, dan pejabat pemerintah. Dan itu termasuk gratifikasi dan bisa mengundang KPK untuk terlibat dalam proses ini. Kenapa? Karena Partai Golkar adalah aset politik nasional yang menentukan arah kebijakan pembangunan politik dan demokasi Indonesia di masa datang," kata salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar Yuddy Chrisnandi.

Hal itu disampaikan Yuddy dalam konferensi pers saat menegaskan tekadnya untuk terus maju sebagai calon Ketum Golkar di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Rabu (7/10/2009). Dalam kesempatan itu Yuddy juga menerangkan dirinya telah menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri.

Menurut Yuddy, keterlibatan KPK mengusut beredarnya uang panas di Munas itu bisa dilakukan jika ada permintaan dari pihak penanggung jawab Munas. Karena itu dia menyarankan agar penanggung jawab Munas melakukan hal itu demi kebaikan Golkar khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

"Seharusnya ini adalah tugas steering committee (SC). Ini adalah tugas dari pemimpin-pemimpin partai. Kami sudah mengusulkan itu dari awal. Saya sendiri
sudah menyampaikan secara lisan dan bicara dengan senior-senior di Golkar, bahkan dengan ketua umum. Namun ini tidak diterjemahkan oleh SC dalam bentuk aturan-aturan yang seharusnya bisa menghilangkan politik transaksional dalam Munas Golkar," papar Yuddy.

Menurut mantan anggota Komisi I DPR ini, hampir separuh Ketua DPD I dan II Golkar adalah pejabat negara yang terdiri dari anggota DPRD, wakil ketua DPRD, wakil bupati, bupati, wakil gubernur, gubernur, walikota, dan wakil walikota.

Tanpa political will dari para pemimpin Golkar, upaya menghilangkan politik uang di Golkar dengan mengandalkan KPK akan sia-sia belaka.

"Jadi yang dibutuhkan adalah political will. Tidak mungkin ada proses investigasi dari lembaga penegak hukum untuk menghentikan politik uang di Munas tanpa adanya political will dari penanggung jawab Munas ini," ungkap pria yang memperoleh angka 6 dalam NEM untuk pelajaran matematika SD ini.


(sho/rdf)