Kontras Pertanyakan Sikap Jaksa Agung

Jakarta - Aktifis Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Kejaksaan Agung guna mempertanyakan sikap Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hal ini terkait rekomendasi Paripurna DPR tentang tindak lanjut penyelidikan penghilangan secara paksa periode 1997-1998 terkait pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc.

"Dalam pertemuan kali ini kami berharap Jaksa Agung memberi perhatian terhadap rekomendasi DPR dan menindaklanjuti dengan menyidik perkara penculikan aktivis dan penghilangan paksa," kata Koordinator Kontras, Usman Hamid saat datang ke Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (7/10/2009).

Rekomendasi tersebut, kata Usman, salah satunya meminta agar ada semacam tim penyidik adhoc yang juga dibentuk Jaksa Agung yang secara khusus menangani kasus penghilangan orang secara paksa. Tim penyidik ini diharapkan bisa melibatkan ahli hukum yang independen dan mempunyai integritas dalam penegakan hukum dan HAM.

"Hingga saat ini kita masih menunggu tindakan lebih jauh dari pemerintah. Dari DPR sendiri waktu itu, kita minta agar ada surat resmi yang ditujukan kepada presiden, agar presiden juga bisa mengambil tindak lanjut secara cepat," jelasnya.

Lebih lanjut, Usman menjelaskan, mengenai penyidikan kasus pelanggaran HAM tidak harus menunggu Keppres pengadilan HAM Adhoc. Keppres baru diterapkan setelah masuk penuntutan.

"Karena penyidikan, bukan berarti segala sesuatunya sudah pasti dibawa ke pengadilan tapi masih menunggu apakah bukti yang dikumpulkan jaksa cukup untuk mengajukan berkas perkara ke penuntutan. Kalau tidak cukup penyidikan itu bisa dihentikan," jelasnya.

"Saya harapkan, justru dengan Keppres itu selain menjadi semacam landasan hukum juga semacam dukungan politik. Atau dasar politik yang lebih kuat untuk jaksa agung mengambil langkah," pungkasnya.

Sidang Paripurna DPR sebelumnya telah mengesahkan rekomendasi dari Pansus orang hilang. Isi rekomendasi itu yakni, merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komnas HAM, merehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap keluarga korban hilang dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa.
(nov/rdf)