"Kenapa ngancem? Itu kan sudah melalui mekanisme dan sudah disahkan lebih dari 80 persen anggota," kata Taufik Kiemas saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2009).
Taufik menilai pimpinan MPR yang diajukan sudah sah. Akan menjadi repot jika
salah satu dari pimpinan MPR yang diusulkan satu paket harus diganti. Kehadiran DPD dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR pun tidak dianggap Taufiq sebagai hal yang penting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini per paket kolektif kalau diganti satu bagaimana? dan hasilnya adalah putusan kolektif"," lanjutnya.
Taufiq meminta DPD mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan bersama. "DPD
seharusnya mematuhi konstitusi," tandasnya.
Sebelumnya beberapa anggota DPD mengancam akan memboikot pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober nanti. Mereka tidak akan menghadiri acara lima tahunan itu jika Farhan Hamid, wakil Ketua MPR dari DPD, tidak diganti. Farhan dinilai tidak mewakili DPD.
(van/rdf)











































