.webp)
Tim penyidik yang dipimpin Asi Agung Putra akan berangkat ke Bangkok tanggal 11 Oktober 2009.
"Mereka akan melakukan pemeriksaan selama 1 minggu di kantor Kedutaan Besar RI di Bangkok," kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Selasa (6/19/2009).
Dikatakan dia, rencananya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka dan 17 orang saksi kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,5 milyar ini.
Sebelumnya, menurut Didiek, tim penyidik telah meminta agar pemeriksaan dilakukan di Jakarta. Namun, hal tersebut tidak bisa disanggupi pihak kedutaan.
"Mereka bilang tidak ada anggaran untuk biaya pemeriksaan staf kedutaan. Mereka kesulitan di anggaran katanya, makanya kita yang berangkat kesana" ungkap Didiek.
Kasus ini berawal saat KBRI Thailand menyisakan anggaran DIPA Rp 2,5 milyar dan tidak disetorkan ke kas negara. Sisa anggaran tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan lain oleh oknum pejabat di KBRI Thailand.
Atas kasus ini, kejagung sudah menetapkan dua tersangka yakni, Wakil Kepala Dubes KBRI di Bangkok Hery Hotma dan Bendahara KBRI Bangkok Suhaeni.
Mengenai keterlibatan pejabat lain yang lebih tinggi jabatannya di KBRI Thailand, pihak Kejagung mengaku masih menunggu keterangan lebih lanjut dari hasil penyidikan. Sedangkan 17 saksi yang diperiksa hanya terdiri dari staf KBRI minus Duta Besar Thailand Muhammad Hatta.
Dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dari sisa dana anggaran KBRI Thailand 2008 tersebut, dua diantaranya untuk kegiatan presiden ke Humain
dan Pattaya dalam rangka KTT ASEAN ke 4. Namun karena dana untuk kegiatan presiden sudah dianggarkan Setneg, sehingga ada double budget di KBRI
Thailand.
(nov/rdf)
