Publikasi KPU Soal Dana Kampanye Pilpres Dinilai Main-main

Jakarta - Pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pilpres oleh KPU pada masyarakat, dinilai main-main. KPU dituduh tidak serius dalam mempublikasikan dana kampanye pilpres.

"Publikasi KPU terkait dengan penggunaan dana kampanye pilpres sangat mengecewakan. KPU terkesan main-main," ujar peneliti dan koordinator bidang korupsi dan politik ICW Fahmi Badoh di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (6/10/2009).

Hal ini dikatakan Fahmi saat menggelar jumpa pers terkait laporan dan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ketiga pasangan capres dan cawapres.

Menurut Fahmi, KPU sekarang dalam publikasinya hanya mengeluarkan total penerimaan, total pengeluaran dan saldo terakhir dari masing-masing pasangan capres-cawapres. Tidak ada perincian seputar asal penerimaan maupun penggunaan secara detil.

"Ini sangat jauh berbeda, dengan publikasi yang dilakukan oleh KPU pada periode 2004. Saat itu publikasinya sangat lengkap," tambah Fahmi.

Menurut Fahmi, hal ini riskan sekali. Karena pendanaan yang buruk terhadap dana kampanye bisa mendorong terjadinya koruspi.

Dari data yang diperoleh, saldo awal pasangan Mega-Prabowo Rp 260.241.836.363, sedangkan pengeluaran tercatat Rp 260.140.836.562. Saldo terakhir Rp 100.999.744.

Untuk pasangan SBY-Boediono, saldo awal Rp 232.770.456.232, pengeluaran Rp 232.578.847.273, dan saldo terakhir 191.608.995. Sementara untuk pasangan JK-Wiranto saldo awal Rp 83.327.864.390, pengeluaran 83.307.140.408, dan saldo terakhir 20.723.982.

Tidak semua orang bisa mendapat akses data ini secara lengkap. Hanya Bawaslu dan ICW yang bisa mendapat rinciannya, tetapi masyarakat publik tidak bisa. Badoh pun menyayangkan hal ini.

(rdf/nrl)