Akbar: Gabung Pemerintah Tak Berarti Golkar Peminta-minta

Pekanbaru - Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla meminta agar ketua umum pengantinya tidak menjadikan Golkar sebagai partai peminta-minta hanya karena ingin bergabung dengan pemerintah. Akbar Tandjung menilai pernyataan JK tidak beralasan.

Menurut mantan ketua umum Partai Golkar ini, jika ada kader Golkar yang dipercaya duduk di pemerintahan, hal itu merupakan sebuah kehormatan. Karena itu, tidak pas jika sikap politik Golkar bersama pemerintah sebagai sikap meminta-minta.

"Kalau kita diajak di pemerintahan, berarti kader Golkar berkualitas sehingga dibutuhkan. Jadi kalau ditawari dan direkrut masuk kabinet, itu bukan mengemis-ngemis," kata Akbar kepada wartawan di sela-sela Munas di Hotel Labersa, Riau, Selasa (6/10/2009).

Dalam kesempatan ini, mantan lawan JK dalam Munas Bali ini juga menyayangkan sikap inkonsistensi JK dan pidatonya yang tidak fokus saat membuka Munas. Menurut dia, harusnya JK memberikan pesan soal hal-hal yang bermanfaat untuk kebesaran Golkar. JK pun dinilai sudah 'berpihak' kepada calon tertentu.

"Pidatonya tidak fokus. Hanya menyebutkan yang berkaitan boleh di luar pemerintah. Padahal dia yang selama ini membawa Golkar ke pemerintah. Artinya, dia tidak konsisten," tegas Akbar.

Sebelumnya diberitakan, Jusuf Kalla (JK) menyampaikan permintaan terakhirnya
kepada para peserta Munas agar menjadikan Golkar sebagai partai oposisi. Karena untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat tidak harus memposisikan Golkar sebagai partai peminta-minta.

"Parpol selalu punya 2 pilihan. Memegang kekuasaan atau mengontrol kekuasan. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan ketiga. Memang Golkar tidak biasa di luar kekuasaan. Tapi Golkar lebih tidak terbiasa lagi meminta-minta kekuasaan," kata JK.

JK menyampaikan hal itu dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan meriah hadirin saat membuka Munas Golkar di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Senin (5/10/2009).

Menurut JK, kekuasaan adalah suatu yang diinginkan oleh semua kekuatan partai politik termasuk Golkar. Karena itu, jika sudah tidak bisa lagi berkuasa secara penuh, Golkar harus siap beroposisi sebagai pengontrol kekuasaan.

"Kekuasaan sendiri adalah hal yang baik. Apabila kita ingin maju dengan program kita, harus memegang kekuasaan. Tapi bila tidak, maka kita harus mengontrol kekuasaan. Dan hanyalah dengan cara itu akan tercapai sistem demokrasi yang baik, check and balances," paparnya. (yid/rdf)