Advokat Ajukan Judicial Review ke MK

Perpu Plt Pimpinan KPK

Advokat Ajukan Judicial Review ke MK

- detikNews
Senin, 05 Okt 2009 14:47 WIB
Jakarta - Perpu Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai merusak sistem hukum di Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal Konstitusi (PAIP Konstitusi) mengajukan uji materiil Perpu itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan uji materiil diajukan terhadap Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita akan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Perpu Nomor 4 Tahun 2009 karena Perpu tersebut telah melanggar azas kepastian hukum dan merusak sistem hukum Indonesia," kata anggota PAIP Konstitusi, Saor Siagian.

Hal ini disampaikan dia di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2009). Pengajuan judicial diterima panitera MK.

Selain itu, kata dia, Perpu tersebut melanggar konstitusi yakni pasal 24 ayat 1, pasal 28 huruf d, dan pasal 9 UUD 1945.

"Kami memohon kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan perpu tersebut tidak sah dan tidak berlaku," ujar dia.

Dikatakan dia, perpu tersebut juga tidak dikeluarkan dalam hal kegentingan yang memaksa. Karena, sehari setelah perpu dikeluarkan, presiden justru ke luar negeri. "Presiden justru memaksakan kegentingannya," cetus Saor.

Bukannya perpu tidak boleh diajukan ke MK? "Saya harap ini bisa dipertimbangkan karena, bagaimana pun juga perpu adalah produk hukum dan perundang-undangan," kata Saor.

(aan/iy)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini