"Itu simbol-simbol saja, tidak ada pekerjaan. Yang utama kan cuma melantik presiden dan sosialisasi UUD 1945," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf, saat berbincang dengan detikcom, Minggu(4/10/2009).
Dikatakan Maswadi, tidak perlu keterampilan khusus untuk menjadi ketua MPR. Seseorang yang punya pengalaman memimpin saja sudah bisa memenuhi persyaratan menjadi pemimpin lembaga tinggi negara tersebut.
Namun, lanjutnya, mendapatkan posisi itu, PDIP terlihat sudah sangat senang. Setidaknya ada figur partai banteng moncong putih yang sekarang menjadi pejabat negara.
Menurut guru besar ilmu politik UI itu, penunjukkan TK sebagai Ketua MPR sudah diatur sejak awal. Tidak lain dan tidak bukan, TK memperoleh kursi ketua MPR karena kebijakan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin merangkul PDIP.
"Karena seharusnya kalau berdasarkan rasio perolehan suara, yang berhakn adalah Golkar, tapi kemudian maunya PDIP. Dan Golkar belakangan juga tidak keberatan, dan golkar tidak keberatan," tandasnya. (irw/irw)











































