"Tentunya tidak, kita akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah," ujar Ketua Dewan Penasihat Fraksi Partai Gerindra, Harun Al Rasyid.
Harun menjelaskan hal ini usai diskusi 'the news making politicians of the year' di Hotel Four Seasons, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (2/10/2009).
Menurut Harun dalam konstitusi Indonesia, memang tidak ada yang disebut oposisi. Partai Gerindra akan mendukung pemerintah, asalkan pemerintah juga mendukung rakyat.
"Gerindra tidak mengenal oposisi, kalau beda pendapat itu biasa. Di Pancasila kan ada musyawarah mufakat," ujar mantan wakil gubernur Jakarta ini.
Selama kampanye, Partai Gerindra dikenal paling keras mengkritisi kebijakan pemerintah. Terutama di bidang ekonomi. Harun pun menjamin hal itu akan terus berlangsung.
"Kita tetap akan memperjuangkan ekonomi kerakyatan," jelas pria yang juga menjabat sebagai dewan penasihat DPP Partai Gerindra ini.
(rdf/nrl)











































