DPR Harapkan Ada Peningkatan Pelayanan Haji 1430 H

Jakarta - Komisi VIII DPR khususnya yang menangani Penyelenggaraan Ibadah Haji berharap
pelayanan kepada para jamaah haji pada tahun ini mengalami kemajuan dan peningkatan. Namun, pemerintah tetap harus bisa mengambil tanggung jawab bila masih ada kendala.

"Kami berharap penyelenggaraan ada kemajuan dan peningkatan pelayanan kepada jemaah. Indikasinya, kami memang melihat di lapangan ada peningkatan," kata Ketua Komisi VIII DPR dari FPPP, Hasrul Azwar di sela-sela Qur'ah Pemondokan Jamaah Haji Tahun 1430 Hijriah di Hotel Sheraton Media, Jl Gunung Sahari, Jakarta, Rabu (30/9/2009).

Menurut Hasrul, indikasi adanya kemajuan dalam pelayanan haji mendatang terlihat dari persiapan pengadaan transportasi dan pemondokan. Untuk transportasi sendiri pemerintah telah meyiapkan kurang lebih sekitar 600-an kendaraan bus yang ditempatkan disetiap maktab atau pemondokan.

"Khusus untuk transportasi ini didatangkan ahli dari Departemen Perhubungan. Ini polanya berbeda dengan yang lalu. Sekarang ini kendaraan melekat dengan setiap maktab, sehingga setiap saat atau pada waktu-waktu salat bisa berangkat menuju Masjidil Haram," ungkapnya.

Diakui Hasrul, yang menjadi kendala bagi jamaah haji yaitu soal kepastian pemberlakuan persyaratan imunisasi atau vaksinasi virus H1N1 dari Pemerintah Arab Saudi yang belum jelas. "Katanya vaksin ini belum ada di Indonesia, ini tentunya kewenangan Depkes bukan Depag. Nah, kalau ini menjadi suatu persyaratan, ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau Depkes untuk mengadakannya," ujarnya.

Guna memantai pelaksanaan penyelenggaran haji kali ini, terang Hasrul, pihaknya telah mengirimkan dua tim untuk melakukan pemantauan ke Arab Saudi. Secara umum, untuk persiapan pengadaan transportasi sudah bagus.

"Teorinya sudah bagus, tapi bagaimana praktek di sana nanti, karena di sana akan crowded (penuh sesak), walau tranportasi sekarang melekat di setiap maktab, tidak seperti dulu lagi," imbuhnya.

Begitu juga soal kapasitas kamar pemondokan di maktab juga menjadi perhatian DPR, khususnya kamar, kamar mandi yang tidak layak. Begitu juga soal katering yang pada tahun lalu masih terjadi kasus keracunan.

(zal/anw)