RUU Pengadilan Tipikor Disahkan, Pansus Lega

Jakarta - Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) akhirnya akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Panitia Khusus (Pansus) RUU tersebut pun merasa lega.

"Saya sebagai Wakil Ketua Pansus dan Panja merasa lega. Kita bisa mengambil keputusan di tingkat satu mengenai RUU ini dan bisa dibawa ke paripurna," kata Wakil Ketua Pansus RUU Tipikor Arbab Paproeka kepada detikcom, Selasa (29/8/2009).

Dikatakan Arbab, kelegaan itu ditimbulkan oleh beberapa sebab. Pertama, RUU Pengadilan Tipikor dapat diselesaikan DPR periode sekarang sebelum dead line pada 19 Desember. Kedua, semua fraksi setuju wewenang penuntutan KPK tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Dengan disahkan RUU ini, Pengadilan Tipikor yang dimaksud Mahkamah Konstitusi (MK) akan terbentuk," lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Arbab mengungkapkan keheranannya terhadap sejumlah aktivis antikorupsi terkait pembahasan RUU Pengadilan Tipikor ini. Mereka, lanjut Arbab, awalnya mendesak agar RUU tersebut diselesaikan, namun pada akhirnya menolak untuk disahkan.

"Mereka mendesak supaya cepat diselesaikan tapi kemudian minta jangan disahkan. Saya kaget juga. Kalau tidak disahkan kan semua kasus korupsi akan masuk ke pengadilan umum," pungkasnya. (irw/nrl)