Kebijakan DPP dan Fraksi Golkar Harus Sejalan

Jakarta - Kebijakan antara DPP dan Fraksi Golkar harus sejalan. Hal itu merupakan salah satu pesan dari Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) kepada sekitar 100 caleg DPR terpilih dari Golkar.

"Sesuai aturan, organisasi (DPR) mewakili rakyat, tapi kebijakan mewakili partai. Tidak boleh ada  perbedaan pandangan antara anggota DPR dengan partai," kata JK dalam pembekalan di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (27/9/2009) malam.

Siapapun ketua partinya, kata JK, kebijakan semacam itu harus ditegakkan. JK juga meminta kepada para anggota DPR senior untuk memberikan panduan kepada para juniornya.

"Bagi anggota terpilih agar diberikan guidence oleh seniornya di DPR nanti. Berikan perhatian pada program yang akan kita jalankan. Suatu partai pada dasarnya akan diberikan pada anggotanya, akan terwakili suaranya secara formal di DPR atau DPRD. Itu yang paling efektif," ucap JK.

Lebih jauh JK memberi pesan 3 hal terhadap para anggota DPR baru dari Golkar. Pertama, mereka harus bersikap kritis dan melihat segala sesuatu secara analitis.

"Contohnya Bank Century, itu bahaya buat negara. Tapi harus obyektif, jangan memasukkan kepentingan sendiri," pesan JK.

Kedua, mereka juga harus bersikap profesional. Terhadap seluk-beluk setiap persoalan, anggota DPR dari Golkar harus menguasainya dengan baik. Untuk itu mereka perlu meningkatkan pengetahuan dengan membaca buku dan referensi. "Jangan asa bicara tanpa referensi," pinta JK.

Ketiga, mereka juga harus belajar effective speaking (bicara efektif). Omongan yang mereka keluarkan harus berbobot dan tidak tidak bertele-tele.

"Beberapa waktu lalu saya ingin mengadakan kursus bicara. Ada anggota DPR yang ngomongnya panjang lebar nggak jelas. Itu sangat penting agar tidak melemahkan yang lain," tegas JK.
(sho/sho)