Aneh, Petugas TPS Justru Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih

Jakarta - Aneh bin ajaib. Masa petugas TPS tidak terdaftar sebagai pemilih dalam coblosan 5 April nanti?Demikian kisah Rohiman, salah satu warga RT 01/04 Kelurahan Larangan Indah, Kec. Larangan, Tangerang, Banten, pada detikcom dalam e-mailnya, Kamis (1/4/2004). Ironisnya, 40% warga di RT-nya juga tidak terdaftar sebagai pemilih, termasuk Rohima sendiri."Saya sangat kecewa dengan kerja KPU, apalagi mereka sudah digaji besar, sampai dengan Rp 15 juta. Masa untuk pendaftaran calon pemilih saja tidak beres, banyak kesalahan di mana-mana?" keluh Rohiman.Rohiman menceritakan, pada pendaftaran I, dirinya belum terdaftar oleh petugas, mungkin pada saat petugas datang, Rohiman tidak ada di rumah. Pada pendaftaran II (susulan), Rohiman didatangi petugas RT untuk didaftarkan."Baru seminggu yang lalu saya mendapat kabar bahwa saya tidak terdaftar dalam calon pemilih tetap dan tidak mungkin didaftarkan lagi. Saya kecewa, karena saya tidak bisa menyalurkan aspirasi saya untuk menentukan nasib bangsa ini, apalagi saya selalu bayar kewajiban saya yaitu bayar pajak," keluh Rohiman.Yang lebih fatal lagi, di RW tempatnya tinggal, dari 500 orang yang berhak memilih, ada 200 orang (40%) termasuk Rohiman dan petugas RT yang mendatangi dirinya yang juga merupakan petugas TPS, tidak terdaftar sebagai pemilih."Bayangkan kalau kejadian ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, berapa orang yang berhak pemilih akhirnya tidak bisa ikut pemilu alias golput?" tanyanya retoris.Buntutnya, Rohiman jadi khawatir suaranya dkk akan dimanfaatkan oleh oknum partai tertentu. "Soalnya saya melihat kejanggalan petugas dari RT/RW dan donatur caleg tertentu juga tidak terdaftar. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa tidak terdaftar, mereka juga berdalih "Saya saja tidak terdaftar". Masa mereka mau mengurusi pemilu (jadi anggota TPS), tapi mereka tidak menjadi pemilih kalau tidak ada imbalannya?""Kekhawatiran saya bertambah, karena saya mendapat kabar bahwa petugas KPPS di Tambun ada yang ditawari uang oleh oknum partai tertentu," sambung Rohiman seraya menambahkan bahwa kisah itu sudah disampaikan juga pada KPU, tapi tidak ada jawabannya hingga kini. (nrl/)