Setara Institute: Tim Perumus Plt Pimpinan KPK Tokoh Lingkaran SBY

Setara Institute: Tim Perumus Plt Pimpinan KPK Tokoh Lingkaran SBY

- detikNews
Kamis, 24 Sep 2009 11:33 WIB
Setara Institute: Tim Perumus Plt Pimpinan KPK Tokoh Lingkaran SBY
Jakarta - Lima orang telah ditunjuk Presiden SBY sebagai Tim Perumus Plt Pimpinan KPK. Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis masuk di dalamnya. Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, dua tokoh itu bukan tokoh independen, tapi juga masuk tokoh di lingkaran SBY.

"Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis adalah para pendukung SBY. Jadi tidak bisa mereka dipandang sebagai tokoh independen," kata Hendardi dalam siaran pers Setara Institue yang diterima detikcom, Kamis (24/9/2009).

Memang, Adnan Buyung dan Todung merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kepedulian tinggi. Namun, menurut Hendardi, hal itu tetap tidak bisa menjawab keraguan publik karena mereka adalah lingkaran dalam SBY.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hendardi menilai penunjukan dan kesediaan Adnan Buyung dan Todung merupakan salah satu cara untuk memperlemah gerakan pro demokrasi yang selama ini giat melakukan penolakan atas terbitnya Perpu Plt. Pimpinan KPK. Kedua tokoh di atas, oleh SBY, dianggap mampu menjadi jembatan dengan elemen masyarakat sipil untuk memuluskan Perppu dan melembagakan intervensi Presiden ke tubuh KPK.

Tapi, lanjut Hendardi, SBY justru keliru, kalau menganggap kedua tokoh ini akan dipersepsi oleh publik sebagai tokoh independen. "Tidak bisa cara-cara semacam ini digunakan sebagai alat memperlemah gerakan demokrasi," jelas dia.

Jalan berputar SBY menjawab kritik masyarakat atas Perpu Plt Pimpinan KPK dinilai Hendardi semakin menunjukkan bahwa landasan hukum yang akan dipilih dan mekanisme penanganan 'krisis' KPK kehilangan rasionalitas dan justifikasi yuridisnya. Yang dominan justru aroma kepentingan politiknya.

Karena itu, Setara Institute mengimbau masyarakat sipil menolak terbitnya Perppu untuk menolak rencana undangan pertemuan konsultasi yang akan diadakan oleh Tim Lima. "Prinsip demokrasi tidak bisa dinegosiasikan," ujar dia.

(asy/gah)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini