Perpu Menyempurnakan Skenario Pelemahan KPK

Jakarta - Wacana penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) oleh Presiden untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK dianggap melegitimasi kriminalisasi terhadap KPK. Bahkan disinyalir Perpu adalah bagian utama  dari upaya pelemahan KPK.

"Ide Perpu membuat skenario pelemahan KPK menjadi sempurna," ujar salah satu kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Taufik Basari, saat jumpa pers di gedung KPK, Jl HR Rasuna  Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2009)

Pria yang sering dipanggil Tobas ini menjelaskan, upaya pelemahan terhadap KPK sangat kental terasa saat dua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga memunculkan wacana agar pimpinan KPK saat ini mesti diganti.

"Sejak awal sudah clear bahwa upaya pelemahan KPK didalangi skenario besar," imbuh Ketua Dewan Pengurus LBH Masyarakat ini.

Menurut Tobas, perlu ada kajian lebih lanjut tentang perlu tidaknya dikeluarkan Perpu. Alasan kegentingan memaksa yang menjadi dasar Presiden sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan KPK.

"Yang lebih tahu kondisi sebenarnya, butuh atau tidak, kegentingan memaksa adalah KPK-nya sendiri bukan Presiden," tegasnya.


(ape/mad)