DPD Harus Dipimpin Sosok yang Tidak Bermasalah dan Komunikatif

Jakarta - Posisi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5 tahun mendatang harus diisi oleh sosok yang memiliki jaringan dan hubungan baik dengan lembaga lain. Hal ini sangat penting untuk membantu mewujudkan tujuan DPD dalam menggalang dukungan amandemen UUD 1945 atas kewenangan DPD.

Demikian disampaikan anggota DPD asal Bali I Wayan Sudirta. Menurut Wayan, Ketua DPD harus figur yang tidak bermasalah dalam hal komunikasi dan tidak pernah tersangkut masalah dengan pihak-pihak luar.

"Ketua DPD mendatang harus bisa bermain dengan cantik. Kalau tidak cantik ya akan berbenturan dengan lembaga lain," kata Wayan dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (18/9/2009).

Menurut Wayan yang terpilih sebagai anggota DPD lagi ini, berbeda pendapat boleh saja terjadi di alam demokrasi. Tetapi, perbedaan yang ada harus dibungkus secara cerdas sehingga tidak berujung pada konfrontasi seperti yang selama ini terjadi.

"Tapi juga jangan terlalu berhati-hati juga, karena kalau terlalu berhati-hati tidak akan membawa kemajuan bagi DPD," paparnya.

Selain syarat komunikasi, Wayan juga melihat perlunya ketua DPD mendatang dipimpin oleh figur yang bisa menyampaikan aspirasi daerah. Sehingga manfaat DPD bisa terasa secara nyata. "Jangan hanya bisa memperjuangkan daerahnya sendiri," usul Wayan.

Sementara itu, Anggota DPD dari Sumut Parlindungan Purba menilai, mundurnya Ginandjar Kartasasmita akan membuka peluang bagi munculnya figur-figur baru yang berkualitas. Karena itu anggota DPD harus memilih figur ketua yang tepat untuk periode 5 tahun mendatang.

Menurutnya, kriteria ketua DPD mendatang haruslah orang yang punya hubungan bagus dengan sesama anggota DPD maupun dengan pimpinan lembaga negara lainnya. Baik dengan DPR, pemerintah, MA, Mahkamah Konstitusi (MK), maupun lembaga-lembaga lainnya.

"Pimpinan DPD hendaknya jangan hanya mampu berwacana saja. Tapi figur yang bisa bekerja secara kongkrit. Ia bisa memetakan persoalan di daerah dan menjalin komunikasi dengan pemerintah, DPR, dan lembaga lain untuk menyelesaikannya," pungkasnya.

(yid/ndr)