Wakil Ketua Komisi X: Semua Tergantung Masyarakat

Jakarta - Penilaian terhadap rencana pembuatan film Indonesia yang melibatkan bintang porno asal Jepang Maria Ozawa alias Miyabi sebaiknya diserahkan ke masyarakat. Jika muncul penolakan dari masyarakat, sebaiknya rencana pembuatan film tersebut dikaji ulang. Jika tidak, boleh jalan terus.

"Kalau bertentangan dengan norma masyarakat, kita harus mempertimbangkan ulang. Tapi kalau memang nggak ya nggak papa. Semua kembali ke rasa masyarakat. Paradigma kita kan bukan paradigma mengatur," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Wahid Hamid saat dihubungi detikcom, Jumat (18/9/2009).

Dalam UU Perfilman yang belum lama ini disahkan, menurut Wahid, paradigma yang dipakai adalah film sebagai bentuk edukasi. Film-film yang dibuat tidak hanya untuk kepentingan industri, tetapi juga untuk pengembangan budaya, pendidikan, dan komunikasi masyarakat.

Meski UU tersebut berpihak kepada dunia perfilman nasional namun juga tidak mengabaikan film luar negeri. UU itu bahkan mendorong agar para investor luar negeri menjadikan Indonesia sebagai target lokasi syuting. Selain itu kedatangan bintang film asing untuk bermain film di Indonesia juga diharapkan.

"Tapi kalau ada hal-hal yang secara formal bertentangan, ya kita kembali ke paradigma UU Perfilman," ucap Wahid.

Maria Ozawa yang lebih dikenal sebagai Miyabai adalah bintang film porno asal Jepang. Miyabi yang kini berusia 23 tahun itu telah melakoni profesinya itu sejak 2005. Dalam debutnya di Indonesia, Miyabi akan membintangi film berjudul 'Menculik Miyabi' yang naskahnya ditulis Raditya Dika. Film produksi Maxima Picture yang konon tidak berbau porno ini ditargetkan keluar akhir 2009.
(sho/ken)